Milad GAM ke 43, Qanun Bendera dan Lambang Aceh Dipertanyakan

 Headlined, Nanggroe, Opini, Politik
banner 468x60

Pengibaran Bendera Aceh memperingati Milad GAM ke-43

 

Detektifaceh.com – Peringatan Milad GAM ke-43, Rabu (4/12/2019) dipusatkan di Kompleks Makam Pahlawan Nasional asal Aceh, Tengku Chik Di Tiro, Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.

Lokasi tersebut terletak sekomplek dengan makam deklarator GAM Hasan Tiro yang mendeklarasi GAM 43 tahun yang lalu. GAM diproklamirkan Dr Teungku Hasan Muhammad Di Tiro di Bukit Tjokkan, pada tanggal 4 Desember 1976 kepada Dunia.

Sementara itu pada agustus 2019 lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang sempat menjadi polemik dan viral di Aceh.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pembatalan Qanun no.3 tahun 2013 melalui rapat Menkopolhukam.

Mengenai perihal pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi di Banda Aceh pada Senin (5/8/2019) yang dihadiri oleh Plt Gubernur Aceh, Nota Dinas Sekda/Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Keistimewaan Aceh, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Ketua DPR Aceh, Ketua Komisi I dan Anggota DPRA.

Dalam Rakor tersebut ditarik kesimpulan dalam empat poin, yaitu :
1. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sampai dengan saat ini tidak menerima salinan secara fisik dan administrasi surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2723/SJ tanggal 26 Juli 2016 perihal Pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh beserta salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 188.344791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang beredar di media massa.

2. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat melakukan penyelesaian polemik surat Kementerian Dalam Negeri terkait pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan bertemu Presiden R.I. dan Menteri Dalam Negeri dalam waktu sesingkat-singkatnya.

3. Seiring berjalan waktu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga melakukan langkah guna memverifikasi keaslian surat dimaksud.

4. Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh menganggap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh masih sah secara hukum.

Sementara itu di Lhokseumawe tepatnya di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, dilakukan pengibaran bendera Bulan Bintang dalam memperingati Milad Ke-43 GAM.

Tuha Peut KPA Wilayah Kuta Pasee, M Yasir mengatakan, “Pengibaran bendera ini, merupakan keinginan yang sesungguhnya dari masyarakat Kota Lhokseumawe”.

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply